Cara menghitung PPh 21 karyawan tetap, lengkap dengan contoh
Diperbarui 26 Oktober 2026 · Tim BerUang
Sejak 2024, potongan PPh 21 bulanan karyawan memakai tarif efektif (TER). Tapi pajak yang benar-benar terutang tetap dihitung setahun dengan tarif progresif. Memahami keduanya membantu kamu membaca slip gaji dan bukti potong sebelum lapor SPT.
Panduan ini adalah estimasi edukatif untuk karyawan tetap dengan satu pemberi kerja, bukan nasihat pajak resmi. Kondisi tertentu (lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain, pindah kerja di tengah tahun) bisa membuat hasilnya berbeda. Cek ketentuan terbaru di situs DJP (pajak.go.id) atau konsultasikan ke konsultan pajak.
Dua hal yang sering tertukar
Ada dua perhitungan berbeda dalam PPh 21 karyawan tetap:
- Potongan bulanan (Januari–November) memakai TER: penghasilan bruto bulan itu dikali satu persentase dari tabel. Tujuannya supaya pemotongan sederhana.
- Pajak terutang setahun tetap dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (sebagaimana diubah UU HPP). Selisihnya dengan total potongan Januari–November dipotong di bulan Desember atau di masa pajak terakhir kamu bekerja.
Langkah perhitungan setahun
- Penghasilan bruto setahun: gaji, tunjangan, bonus, THR, dan penghasilan lain dari pemberi kerja. Premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja juga ikut dihitung sebagai penghasilan.
- Kurangi biaya jabatan: 5% dari bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun.
- Kurangi iuran yang dibayar sendiri (iuran pensiun, JHT, JP), serta zakat yang dibayar lewat BAZNAS/LAZ resmi bila ada.
- Hasilnya adalah penghasilan neto.
- Kurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak): Rp54.000.000 untuk diri sendiri, tambah Rp4.500.000 bila kawin, dan Rp4.500.000 per tanggungan (maksimal 3).
- Hasilnya adalah PKP (penghasilan kena pajak), dibulatkan ke ribuan ke bawah.
- Kalikan dengan tarif progresif Pasal 17 UU HPP.
Tabel PTKP per status
| Status | PTKP setahun | Kategori TER |
|---|---|---|
| TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan) | Rp54.000.000 | A |
| TK/1 | Rp58.500.000 | A |
| K/0 (kawin, tanpa tanggungan) | Rp58.500.000 | A |
| TK/2 | Rp63.000.000 | B |
| K/1 | Rp63.000.000 | B |
| TK/3 | Rp67.500.000 | B |
| K/2 | Rp67.500.000 | B |
| K/3 | Rp72.000.000 | C |
Status PTKP ditentukan menurut keadaan di awal tahun pajak. Kalau kamu menikah di bulan Juni, status K/0 baru berlaku tahun berikutnya.
Tarif progresif (UU HPP)
| Lapisan PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| s.d. Rp60 juta | 5% |
| di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta | 15% |
| di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | 25% |
| di atas Rp500 juta s.d. Rp5 miliar | 30% |
| di atas Rp5 miliar | 35% |
Tarif progresif berlaku per lapisan, bukan untuk seluruh PKP. PKP Rp100 juta tidak dikali 15% semuanya, melainkan 5% untuk Rp60 juta pertama dan 15% untuk Rp40 juta sisanya.
Contoh di bawah sengaja disederhanakan: premi JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan dari pemberi kerja tidak dimasukkan supaya alurnya mudah diikuti. Di slip gaji asli, angka bruto biasanya sedikit lebih besar.
Contoh 1: lajang, gaji Rp10 juta per bulan
| Bruto setahun (12 × Rp10.000.000) | Rp120.000.000 |
| Biaya jabatan (5%, maks Rp6 juta) | − Rp6.000.000 |
| Penghasilan neto | Rp114.000.000 |
| PTKP TK/0 | − Rp54.000.000 |
| PKP | Rp60.000.000 |
| PPh 21 setahun (5% × Rp60 juta) | Rp3.000.000 |
Tarif efektifnya sekitar 2,5% dari bruto. Dengan TER kategori A, gaji Rp10 juta per bulan dipotong 2% atau Rp200.000 setiap bulan Januari sampai November, totalnya Rp2.200.000. Di bulan Desember, pemberi kerja menghitung ulang setahun, sehingga potongan Desember menjadi sisa Rp800.000.
Contoh 2: kawin, 1 tanggungan, gaji Rp15 juta per bulan
Asumsi: iuran JHT dan JP yang dibayar sendiri Rp2.400.000 setahun.
| Bruto setahun (12 × Rp15.000.000) | Rp180.000.000 |
| Biaya jabatan (maks) | − Rp6.000.000 |
| Iuran JHT/JP dibayar sendiri | − Rp2.400.000 |
| Penghasilan neto | Rp171.600.000 |
| PTKP K/1 (54 + 4,5 + 4,5 juta) | − Rp63.000.000 |
| PKP | Rp108.600.000 |
| 5% × Rp60.000.000 | Rp3.000.000 |
| 15% × Rp48.600.000 | Rp7.290.000 |
| PPh 21 setahun | Rp10.290.000 |
Dengan TER kategori B, gaji Rp15 juta dipotong 6% atau Rp900.000 per bulan selama Januari sampai November (Rp9.900.000). Potongan Desember menjadi sisa Rp390.000.
Contoh 3: bulan THR, kenapa potongannya melonjak
Masih karyawan lajang dari contoh 1 (gaji Rp10 juta, TK/0), lalu di bulan April menerima THR Rp10 juta. TER dihitung dari bruto bulan itu, sehingga bruto April Rp20 juta masuk lapisan kategori A dengan tarif 9%.
| Potongan April (9% × Rp20.000.000) | Rp1.800.000 |
| Potongan 10 bulan lain Jan–Nov (2% × Rp10.000.000) | Rp2.000.000 |
| Total potongan Jan–Nov | Rp3.800.000 |
| Pajak setahun: bruto Rp130 juta − biaya jabatan Rp6 juta − PTKP Rp54 juta = PKP Rp70 juta | Rp4.500.000 |
| Potongan Desember | Rp700.000 |
Potongan besar di bulan THR bukan berarti pajakmu naik; itu hanya cara pemotongan. Totalnya setahun tetap mengikuti tarif progresif.
TER bulanan vs pajak setahun
TER (Tarif Efektif Rata-rata, PP 58/2023, aturan pelaksananya PMK 168/2023) hanya cara memotong pajak setiap bulan supaya sederhana. Ada tiga kategori:
- Kategori A: TK/0, TK/1, dan K/0.
- Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
- Kategori C: K/3.
Yang menentukan pajakmu adalah perhitungan setahun di atas. Karena itu potongan bulan Desember bisa lebih besar, lebih kecil, atau bahkan nol dibanding bulan lain. Bila total potongan setahun sama dengan pajak terutang, SPT-mu berstatus nihil. Untuk pegawai tidak tetap atau pekerja harian, berlaku TER harian dengan aturan berbeda yang tidak dibahas di sini.
Kesalahan yang sering terjadi
- Mengira TER adalah tarif pajak final. TER hanya potongan sementara; pajak setahun tetap memakai tarif progresif.
- Memakai status PTKP yang salah. Status mengikuti kondisi 1 Januari. Laporkan perubahan status ke HR di awal tahun berikutnya.
- Lupa penghasilan tidak teratur. Bonus dan THR ikut dihitung sebagai bruto setahun.
- Menganggap biaya jabatan 5% tanpa batas. Batasnya Rp6 juta setahun (Rp500.000 per bulan), sehingga untuk gaji di atas Rp10 juta per bulan potongannya tetap Rp6 juta.
- Tidak menggabungkan bukti potong dari dua pemberi kerja. Bila pindah kerja di tengah tahun, masing-masing pemberi kerja hanya menghitung bagiannya, sehingga saat SPT bisa muncul kurang bayar.
Setelah tahun berakhir
Pemberi kerja memberikan bukti potong tahunan. Angka di bukti potong ini dipakai saat melapor SPT Tahunan orang pribadi lewat Coretax DJP, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Di SPT, kamu juga melaporkan daftar harta dan utang per akhir tahun. Catatan keuangan yang rapi sepanjang tahun (lihat cara mencatat keuangan pribadi) membuat bagian daftar harta jauh lebih cepat diisi.
Menghitungnya di BerUang
Fitur pajak BerUang Pro mengestimasi PPh 21 dari gaji yang kamu catat, lengkap dengan PTKP, biaya jabatan, dan TER, sehingga kamu tahu potensi kurang atau lebih bayar sebelum lapor. BerUang juga menyusun daftar harta dari aset dan utang yang kamu catat. Ada juga estimasi PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha perorangan. Semua hasilnya tetap estimasi; angka resmi mengikuti bukti potong dan ketentuan DJP.
Ringkasan
Hitung pajak setahun dari bruto dikurangi biaya jabatan, iuran yang kamu bayar, dan PTKP, lalu terapkan tarif progresif per lapisan. Potongan bulanan dengan TER hanyalah cicilan; Desember menjadi bulan penyesuaian. Selalu cocokkan hasil hitunganmu dengan bukti potong dari pemberi kerja dan ketentuan terbaru DJP.
Pertanyaan umum
Berapa PTKP yang berlaku sekarang?
PTKP masih mengikuti PMK 101/PMK.010/2016: Rp54 juta setahun untuk wajib pajak, tambahan Rp4,5 juta bila kawin, dan Rp4,5 juta per tanggungan (maksimal 3). Selalu cek pengumuman DJP bila ada perubahan.
Kenapa potongan PPh 21 bulan Desember berbeda?
Karena Januari–November dipotong dengan tarif TER, sedangkan Desember dihitung ulang dengan tarif progresif setahun dikurangi potongan yang sudah dilakukan.
Kenapa potongan pajak di bulan THR jauh lebih besar?
TER dihitung dari bruto bulan itu. Gaji ditambah THR membuat bruto bulan tersebut masuk lapisan TER yang lebih tinggi. Totalnya setahun tetap dihitung ulang di Desember.
Saya menikah di pertengahan tahun. Kapan status PTKP berubah?
Status PTKP ditentukan menurut keadaan di awal tahun pajak, jadi perubahan status baru dipakai tahun berikutnya.
Apakah kalkulator ini menggantikan konsultan pajak?
Tidak. Ini estimasi edukatif untuk kasus umum karyawan tetap. Untuk kondisi khusus, gunakan ketentuan resmi DJP atau konsultan pajak.